Politik luar negri indonesia

Tentang POLITIK LUAR NEGRI INDONESIA

Pertanyaan :

      Landasan politik luar negri Indonesia

      Apa yang di maksud dengan politik luar negri Indonesia bebas aktif

     Apa tugas menteri luar negri Indonesia

      Apa tugas duta besar Indonesia di luar negri

      Sebutkan susunan badan badan-badan yang ada di dalam kedutaan besar Indonesia 

JJawab : 

1.      Landasan idiil politik luar negeri Indonesia yaitu Pancasila, dimana kedudukannya disini juga sebagai dasar negara. Sumber dari semua konstitusi yang ada di Indonesia. Pancasila memuat lima sila, yang didalamnya terkandung semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh menyimpang dari nilai- nilai Pancasila. Nilai- nilai dalam sila pancasila itu sendiri mencakup seluruh sendi kehidupan manusia, yang substansinya bahwa suatu negara haruslah mensejahterakan kehidupan bangsa.

2.     bebas berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif berarti di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian intenasionalnya melainkan bersifat aktif.

3.    Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dijelaskan mengenai:

A.       Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia;

B.      Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional;

C.      Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

4.      Tugas Duta Besar 

pada dasarnya adalah mewakili pemerintahan dan kepentingan suatunegara dimana ia ditugaskan, serta mewakilkan presiden dalam acara-acara kenegaraandi negara tempat tugas. Tugas dan kepentingan yang diwakili lebih kurang sama denganyang wajib diberikan oleh pemerintah, pengurusan surat-surat, perlindungan dan bantuanhukum, diplomasi, pencegahan dan penekanan potensi konflik

Tugas pokok Konsul

yaitu mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara,dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga NegaraIndonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsulerandengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budayasesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah RepublikIndonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaaninternasional)

5.    Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Korps perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang Duta Besar sedangkan korps perwakilan konsuler di pimpin oleh seorang Konsul Jenderal. Konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler atau hubungan antarmanusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik.